3 Pulau Sengketa Malaysia dan Singapura

Frends, pengunjung Blog Sing Biasane khususnya juga yang punya blog. Coba deh sekali kali ikutan kompetisi blog, walaupun anda nggak tergiur hadiahnya. Tapi jadikan proses belajar dan kesempatan anda untuk membuka wawasan serta menghargai kompetisi. 

Seperti di #10daysforASEAN , lomba blog ini mengangkat tema tentang Asean. Issue yang ada di Asean diberikan ke peserta untuk di buatkan opini. Saya sebagai peserta yang jarang mengupdate mengenai Asean, jadi mengerti hal hal penting di wilayah ini. Apalagi menghadapi Asean Economic Community 2015, tidak ada batas ekonomi lagi antara kita dan mereka.

Salah satu problem di Asean adalah seringkali ada problem sengketa pulau. Karena di Asia Tenggara memang banyak pulau – pulau kecil yang tidak berpenghuni. Masih ingat kan pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Selat Makassar , akhirnya diberikan Mahkama Internasional ke Malaysia.

Saat ini yang masih bersengketa salah satunya adalah keberadaan 3 pulau : Pulau Batu Puteh, Batuan Tengah dan Karang Selatan.

Sengketa yang terjadi antara Malaysia dan Singapura mengenai kepemilikan atas Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) muncul pertama kali pada tahun 1979 ketika pemerintah Malaysia menerbitkan sebuah peta yang berjudul “Wilayah Perairan dan Batas Landas Kontinen Malaysia” yang memasukkan pulau Pedra Branca dalam wilayah kedaulatan Malaysia.

Singapura mengajukan protes terhadap hal itu pada tanggal 15 Februari 1980 yang menolak klaim Malaysia dan meminta untuk mengakui kedaulatan Singapura atas Pedra Branca. Singapura kemudian memperluas klaimnya dengan memasukkan Middle Rocks (Batuan Tengah) dan South Ledge (Karang Selatan) dalam gugatannya pada bulan Februari 1993.

Malaysia dan Singapura tampak sia-sia berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui serangkaian negosiasi bilateral dari tahun 1993 sampai tahun 1994. Selama putaran pertama perundingan pada Februari 1993, pertanyaan tentang kedaulatan atas Middle Rocks dan South Ledge juga diajukan.

Ketika tidak adanya kemajuan dalam perundingan, para pihak sepakat menandatangani Perjanjian Khusus pada tanggal 6 Februari 2003 (yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2003) dan menyerahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 24 Juli 2003, karena kedua negara mempercayai Mahkamah Internasional sebagai badan dibawah naungan PBB akan mengambil keputusan yang adil mengenai siapa yang berhak atas kedaulatan pulau tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Singapura berhak atas kedaulatan daripada Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) dan Malaysia mempunyai kedaulatan atas Middle Rocks serta South Ledge milik negara dalam wilayah perairan yang bersangkutan.

Walaupun dalam Perjanjian Khusus dan dalam pengajuan terakhir mereka Malaysia dan Singapura telah meminta Mahkamah untuk memutuskan negara mana yang memiliki kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge, Mahkamah mengatakan tidak diberi mandat untuk membatasi luasnya perairan teritorial dari dua negara di daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Mahkamah hanya menyatakan bahwa South Ledge sebagai elevasi surut dan milik negara di perairan teritorial yang bersangkutan. Mahkamah Internasional mendasari keputusan tersebut dikarenakan Singapura telah lama melakukan pendudukan secara efektif (effectivities occupation) dengan cara membangun Mercusuar Horsburgh di pulau tersebut sejak tahun 1851 dan Malaysia sendiri terkesan diam dengan hal itu.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional itu adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat (binding), kecuali untuk hal-hal yang bersifat penafsiran dari keputusan itu sendiri.

*)referennsi

• http://repository.unand.ac.id/17308/
• http://dindingkreatif.wordpress.com/2012/04/22/sengketa-pulau-batu-puteh-singapura-vs-malaysia/comment-page-1/#comment-710
• http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=2974b61193be8379024d2290c2f59f60&jenis=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e